Benahi Tata Kelola Aset Menuju Opini Terbaik

Sesuai dengan Visi BPKAD Kabupaten Bungo yaitu Terbaik Dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan  dan Aset  Daerah Menuju Terwujudnya Bungo Mas Tahun 2016 maka salah satu  indikator keberhasilan adalah penilayan laporan keuangan dengan opini Wajar Tampa Pengecualian  ( WTP )

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)   diperolah  Kabupaten Bungo dari  2007-2013 opini ini diberikan karena LKPD Kabupaten Bungo dalam penyajian masih belum baik, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Permasalahan  yang dirasakan sampai saat ini adalah belum tuntasnya permasalahan aset, ini dikarenakan mulai  tahun 2005 pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat neraca awal sebagai tempat berpijak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kabupaten Bungo pada awalnya bernama Kabupaten Bungo Tebo sudah berdiri tahun 1965 dan dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Tahun 1999  , maka aset-aset secara administrasi belum semua tertata dengan rapi, secara fisik dikuasai manun belum diikuti dengan dokumen pendukung yang memadai  sehingga neraca yang disajikan belum menggambarkan keadaan yang  sebenarnya.

Disamping itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam  penatausahaan aset untuk itu perlu pembenahan pada  (5) lima aspek, yakni; 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah (asset); 2) Kepatuhan terhadap  peraturan  pengelolaan barang milik daerah (asset); 3) Penganggaran; 4) Koordinasi antara pengelola dengan Pengguna; 5) dan Integrasi Sistem aplikasi.

Untuk mengatasi ini telah diambil langkah-langkah  yaitu dengan membuat kegiatan bintek pengelolaan aset bagi petugas pemegang barang dengan mendatangkan nara sumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan Kementrian Dalam Negeri.  

Disamping itu juga mengikutsertakan bintek di luar daerah bagi pejabat pengelola aset pada BPKAD.

Penelusuran aset-aset yang bermasalah masih  terus dilakukan. Pada tahun 2013 juga telah dilakukan sensus barang daerah dengan melibatkan semua SKPD dalam Kabupaten Bungo.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai  WTP  yaitu :

1).Laporan keuangan yang disajikan  telah sesuai dengan prinsif akuntansi yang lazim berlaku din indonesia (Standar Akuntansi Pememrintah /SAP) 2).Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah atas pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik. 3).Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang cukup, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti ( no material uncertainties), pengelolaan cash  flow dikontrol dengan baik dan pengelolaan atas aset  dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap artinya penyajian laporan keungan pemerintah daerah yang disajikan telah bebas dari kesalahan atau kekeliruan yang material. (*)