MUARA BUNGO - Wakil Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME atas nama Bupati Bungo menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, Senin, 1 Juli 2013 dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bungo. Bupati Bungo dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Bupati H.Mashuri,SP.,ME menyatakan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo TA 2012 telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hasil pemeriksaan tersebut juga sudah diterima pada tanggal 23 Mei 2013 yang lalu, bertempat...
Gedung BPKAD Kabupaten Bungo
Kantor BPKAD Kabupaten Bungo terletak di Komplek Perkantoran Bupati Bungo Jl.RM.Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo.
Bupati dan Wakil Bupati Bungo
Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME dan Wakil Bupati Bungo H.Safrudin Dwi Apriyanto,S.Pd
Bupati Bungo Sampaikan LKPD TA 2016
Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME pada Kamis 30 Maret 2017 sampaikan LKPD TA 2016 (Reviewed) kepada BPK Perwakilan Prov Jambi yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Prov Jambi Bapak Parna.
Bupati Bungo Sampaikan RAPBD TA 2017
Bupati Bungo H.Mashuri sampaikan Pidato Nota Keuangan Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2017
Sekretaris BPKAD Menerima Kunjungan dari KPPN Muara Bungo
Dalam rangka koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah, pejabat KPPN Muara Bungo berkenan mengunjungi BPKAD Kab Bungo
Minggu, 30 Juni 2013
Selasa, 18 Juni 2013
Kepala DPPKAD Lantik Pejabat Eselon IV
MUARA BUNGO, Bertempat di Aula DPPKAD Kabupaten Bungo pada hari Selasa 18 Juni 2013, Kepala DPPKAD Kabupaten Bungo Rozali,SE.,ME telah melantik pejabat eselon IV di lingkungan DPPKAD Kabupaten Bungo. Pejabat tersebut adalah Marzuki,S.Sos.,M.Si sebagai Kasi Penatausahaan Aset pada Bidang Pengelolaan Aset. Marzuki sebelumnya adalah pelaksana pada DPPKAD Kabupaten Bungo. Sementara itu Kepala DPPKAD Kabupaten Bungo Rozali,SE.ME...
Senin, 17 Juni 2013
Pemda Bungo Lakukan Sensus Barang Daerah
MUARA BUNGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo kini sedang giat-giatnya menginventarisir aset-aset daerah melalui kegiatan Sensus Barang Daerah Tahun 2013. Apalagi, masih banyak barang-barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. “Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga pada gilirannya nanti menghasilkan data-data yang tepat dan akurat,” tutur Kadis PPKAD, baru-baru ini.Dijelaskannya beberapa perkara...
URGENSI PENGELOLAAN BMD/ASET YANG TERTIB DAN AKUNTABEL
MUARA BUNGO - Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset Daerah hampir di seluruh satker pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007-2012 memberikan pernyataan secara profesional dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Bungo. Temuan pemeriksaan yang cukup signifikan sesuai dengan proporsi komposisi nilai neraca yakni Aset Tetap.Seluruh akun aset tetap penatausahaannya belum sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD dan Standar Akuntansi Pemerintahan...